Sudaryono Sebut BGN Harus Berdiri di Atas Sistem, Bukan Figur

mgstv.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki fase baru di bawah kepemimpinan Sudaryono. Usai dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, (22/7/2026), Sudaryono menegaskan pentingnya membangun kepercayaan terhadap kebijakan dan sistem kelembagaan, bukan menggantungkan keberhasilan institusi pada figur perorangan.

Pernyataan ini menjadi pesan kunci di tengah semakin meluasnya skala Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Menurut Sudaryono, keberhasilan BGN dan MBG tidak boleh bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan ditopang oleh kebijakan yang jelas, sistem yang kokoh, tata kelola transparan, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pergantian pimpinan adalah dinamika alami dalam organisasi publik. Namun, keberlanjutan lembaga tidak boleh bergantung pada satu nama atau figur tertentu.

Penekanan Sudaryono agar seluruh jajaran berpegang pada kebijakan institusi, bukan individu, memiliki makna strategis. Hal ini menempatkan BGN sebagai lembaga negara yang bekerja berdasarkan mandat, aturan, prosedur, dan tujuan kelembagaan. Pemimpin dapat berganti, namun sistem harus tetap berjalan.

Kebijakan resmi menjadi rujukan utama dalam menjalankan tugas. Loyalitas diarahkan pada mandat lembaga dan kepentingan masyarakat, bukan kepada perorangan.

Kepemimpinan personal bertumpu pada pengaruh individu, sedangkan kepemimpinan institusional bertumpu pada sistem. Perbedaan ini sangat krusial bagi BGN, mengingat MBG memiliki cakupan nasional, melibatkan banyak pihak, dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Program berskala besar tidak dapat bergantung pada hubungan personal atau kedekatan. Pelaksanaannya harus ditentukan oleh kebijakan, standar operasional, data akurat, prosedur baku, pengawasan, serta indikator kinerja yang terukur.

Kepemimpinan Sudaryono membawa arahan agar BGN beralih dari pola yang bergantung pada figur menuju lembaga yang berjalan di atas sistem. Fokus utama bukan pada siapa yang berkuasa, melainkan apa kebijakan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya sesuai aturan.

Sudaryono menegaskan prioritas utamanya adalah memperbaiki tata kelola BGN agar semakin transparan, akuntabel, dan berbasis sistem. Ia menegaskan MBG tetap menjadi program prioritas pemerintah, dengan peningkatan tata kelola tanpa mengurangi komitmen pelayanan kepada penerima manfaat.

Tantangan ke depan bukan hanya memperluas jangkauan program, melainkan memastikan seluruh proses berjalan dengan standar yang kuat. MBG membutuhkan kepastian prosedur, transparansi pengambilan keputusan, akuntabilitas anggaran, pengawasan efektif, serta mekanisme perbaikan jika terjadi penyimpangan. Semakin besar skala program, semakin kecil ruang bagi praktik di luar aturan baku.

Penegasan berpegang pada institusi juga bertujuan mencegah penyalahgunaan nama jabatan dan hubungan personal. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan pihak yang mengaku dekat dengan dirinya atau keluarganya untuk menawarkan jasa, meminta imbalan, atau menekan pelaksanaan MBG. Ia juga menegaskan dirinya dan keluarga tidak memiliki SPPG maupun dapur pelaksana MBG.

Hal ini menegaskan prinsip bahwa akses dan pelaksanaan program tidak boleh ditentukan oleh kedekatan personal, melainkan berdasarkan aturan, kompetensi, integritas, dan kepentingan publik.

Kepercayaan pada pemimpin tetap diperlukan, namun institusi yang matang harus melangkah lebih jauh. Masyarakat percaya bahwa sistem akan tetap berjalan baik meski pemimpin berganti. Kebijakan tidak berubah karena pergantian pejabat, standar pelayanan tetap terjaga, dan arah lembaga tidak terganggu jika seseorang keluar dari organisasi.

Inilah inti kepercayaan institusional: masyarakat yakin BGN bekerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, terlepas dari siapa yang memimpinnya.

Dengan skala MBG yang terus meluas, BGN membutuhkan pondasi kelembagaan yang semakin kuat, profesional, dan sistematis. Penekanan Sudaryono bukan sekadar arahan internal, melainkan cetak biru pembangunan lembaga negara: tidak dimiliki perorangan, tidak berjalan atas dasar hubungan pribadi, dan tidak bergantung pada nama pemimpin semata.

Melainkan berdiri tegak di atas kebijakan, sistem, integritas, dan mandat melayani masyarakat. Dengan fondasi ini, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program besar secara skala, tetapi juga kokoh secara tata kelola, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai kebijakan publik. (LS/Tim)