Paripurna DPRD Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2025, Sepakati Arah Anggaran 2027
mgstv.co.id, Bogor – DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna di Cibinong, Jumat (17/7/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wawan Hikal Kurdi dan dihadiri Bupati Bogor Rudy Susmanto beserta Wakil Bupati Jaro Ade.
Wawan Hikal Kurdi menjelaskan rapat membahas dua agenda utama: persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta penyampaian dan penjadwalan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027.
“Dalam rancangan KUA-PPAS yang diterima, tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk menurunkan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran,” ujar Wawan.
Sementara itu, Bupati Rudy Susmanto menegaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 menjadi tahapan strategis sebagai tahun ketiga pelaksanaan visi misi pemerintah, yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 mewujudkan “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”.
Empat Prioritas Pembangunan 2027
Pemerintah menetapkan empat pilar utama:
1. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
2. Pengembangan ekonomi lokal terintegrasi;
3. Percepatan penyediaan sarana prasarana;
4. Penguatan layanan inklusif dan berkeadilan.
Sektor Pendapatan & Belanja
Pendapatan daerah akan dioptimalkan melalui penguatan sinergi, pemutakhiran data potensi daerah, intensifikasi pendapatan, serta percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Belanja anggaran diarahkan untuk mendukung target RPJMD, memenuhi Standar Pelayanan Minimal, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting.
Proyek Strategis & Dukungan Wilayah
Melalui belanja modal, sejumlah proyek unggulan dipastikan berlanjut:
– Pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, Underpass Simpang PDAM Cibinong;
– TPST Zonasi Jasinga serta Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik;
– Pembangunan Hotel Embarkasi Haji dan gerai pelayanan publik di Bogor Barat maupun Timur.
Dukungan ke desa juga diperkuat lewat bantuan keuangan khusus, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, kompensasi warga sekitar TPA Galuga dan Nambo, serta persiapan Pilkades Serentak di 229 desa se-39 kecamatan. Disiapkan pula Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi bencana dan pengendalian inflasi.
Meskipun masih tercatat defisit anggaran, Rudy optimis pembahasan bersama DPRD akan melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan tepat sasaran. “Kita bersinergi merasionalkan anggaran agar benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Rudy juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas masukan dan sinergi yang menyempurnakan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Dokumen selanjutnya akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai peraturan yang berlaku. (Tim Redaksi)
