Ribuan warga muhammadiyah kota sukabumi shalat ied di kampus muhammadiyah
SUKABUMI – Ribuan Warga Muhmadiyah Kota Sukabumi shalat Ied di Kampus Ummi kota Sukabumi. Jumat (19/3). Sebelumnya PD Muhammadiyah telah mengajukan permohonan kepada pemerintah kota sukabumi untuk penggunaan Lapangan Merdeka sebagai titik pusat shalat idul Fitri 1447 hijriah. Namun hingga batas akhir Pemkot Sukabumi tidak memberi izin dengan alasan teknis.
Seorang Warga Kota Sukabumi yang tidak mau disebutkan namanya mengaku kecewa atas penolakan tersebut. Ia mengatakan hal itu tidak mencerminkan budaya saling menghormati sesama bahkan menyebut pemerintah tidak adil dalam mengambil keputusan disaat umat tengah merayakan kemenangan di hari raya idul Fitri.
“Ya kecewa aja masa lapdek dipakai shalat ga boleh” ujarnya.
Tak hanya itu sebagian warga juga mengaitkan itu dengan pernyataan Ayep Zaki selaku Wali Kota pada saat kampanye, bersama wakilnya Bobby Maulana pasangan 02 itu pernah menyatakan komitmennya untuk memberikan ruang kebebasan beribadah bagi seluruh masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah.
Dalam sebuah pernyataan saat masa kampanye yang terekam dalam video, Ayep Zaki menegaskan pihaknya akan memperbolehkan pelaksanaan Salat Idulfitri di Lapang Merdeka (Lapdek).
“‘Salah satu contoh tidak boleh terjadi ada perbedaan hari raya idul fitri tidak diperbolehkan di lapang merdeka, saya 02 pasti akan membolehkan’ ujar Ayep Zaki dalam rekaman video kampanye
Pernyataan itu menjadi sorotan publik seiring munculnya polemik penolakan penggunaan Lapang Merdeka untuk Salat Idulfitri 1447 Hijriah oleh warga Muhammadiyah.
Sejumlah pihak menilai adanya ketidaksesuaian antara komitmen saat kampanye dengan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini. Penolakan tersebut bahkan memicu kekecewaan di kalangan jemaah.
Diketahui, Pemerintah Kota Sukabumi sebelumnya tidak memberikan izin penggunaan Lapang Merdeka dengan alasan menunggu penetapan resmi pemerintah pusat serta mengacu pada aturan yang berlaku.
Situasi ini pun memunculkan perdebatan di tengah masyarakat terkait komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan beribadah serta menjaga toleransi antarumat.
