mgstv.co.id, Sukabumi – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Wilayah Sukabumi, gelar aksi depan Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin (22/6/2026), dengan tema “Menakar Pelemahan Rupiah, Kenaikan BBM, MBG, KDMP, Korupsi, Nepotisme, dan Supremasi Sipil dalam Kebijakan Nasional”.
Mereka mengkritik berbagai kebijakan dan program kinerja pemerintah dalam pelayanan publik daerah sesuai kajian dokumen diserahkan kepeda pemerintah Kabupaten Sukabumi dan DPRD Kabupaten Sukabumi. Pihak mahasiswa meminta evaluasi terhadap isu yang terdampak langsung kepada kehidupan masyarakat.
Koordinator Wilayah Priangan Barat BEM Nusantara, Rahmadi L. Makin, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk mosi tidak percaya sejumlah kebijakan pemerintah dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
“Kondisi bangsa hari ini sedang tidak baik-baik saja dan warga terdampak. Kami melihat Bupati seolah-olah abai dan tidak mendengarkan,” ujar Rahmadi kepada awak media.
Dalam aksi tersebut, BEM Nusantara membawa tujuh tuntutan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), reformasi dan supremasi sipil, hingga persoalan kebersihan dan tata kelola parkir di RSUD Palabuhanratu.
Rahmadi menyorot sejumlah program prioritas pemerintah perlu dievaluasi karena belum berjalan optimal di lapangan salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Kami menilai kurang efektif dan efisien. Program MBG yang seharusnya fokus pada penanganan stunting di wilayah 3T justru diterapkan secara merata sehingga berpotensi tidak tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu dievaluasi agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Menurut Rahmadi, keterlibatan aparat disejumlah program sipil, akan berpotensi mengurangi semangat reformasi ketika TNI-Polri ditarik terlalu jauh masuk ke ranah sipil.
“Ini memperkuat status quo dan mencederai reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Karena itu kami mendukung penuh gerakan Reformasi Jilid Dua untuk evaluasi total kabinet,” tegas Rahmadi.
Sebelum aksi berakhir, mahasiswa sempat menyatakan hanya bersedia berdialog langsung dengan Bupati Sukabumi atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi dan menolak perwakilan lainnya.
“Kami tidak akan menerima perwakilan lain selain Bupati atau Pak Sekda, dan kami siap bertahan di sini hingga malam sampai ada iktikad baik,” ujarnya.
Namun hingga massa membubarkan diri sekitar pukul 18.30 WIB, baik Bupati Sukabumi maupun Sekretaris Daerah tidak terlihat hadir menemui peserta aksi. Meski aksi telah berakhir, BEM Nusantara menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik. (Iqbal Bakar)