MGSTV

SPIRIT OF SUNDA

Kab. Bogor

RTLH DI HENTIKAN, DILEMA PARA KADES DI CIAMPEA

MGSTV-CIAMPEA, KABUPATEN BOGOR Kabupaten Bogor, 20 NOVEMBER 2024 – Reses pertama tahun sidang 2024-2025 anggota komisi empat dprd jawa barat, menampung aspirasi warga masyarakat ciampea, selain itu, menyampaikan bantuan rumah tidak layak huni, rtlh di hentikan sementara, hal ini menjadi dilema para kades se kecamatan ciampea, pasalnya cuaca eksteam saat ini banyak bencana alam sehingga kepala desa akan mengangarkan dana kebencanaan.

baca juga : 

DIHADIRI WAPRES GIBRAN, UPACARA HARI PAHLAWAN TANPA KEDIP 

PLN MOBILE MENYAPA WARGA CEMPAKA PUTIH 

Reses pertama tahun sidang 2024-2025, anggota komisi empat dprd jawa barat fraksi golkar, samsul hidayat, menampung aspirasi dari warga masyarakat ciampea dan para kepala desa, wakil rakyat yang duduk di jawa barat ini secara gambalng menyampaikan di hentikan sementara bantuan rumah tidak layak huni, rtlh yang selama ini di terima oleh warga mayarakat melalui pemerintah desa.

Di hentikannya rtlh tersebut di sebabkan dengan pergantian pemimpin yang baru dilantik, apalagi pilkada serentak yang menjadi alasan kuat dalam pemilihan kepala daerah jawa barat maupun daerah, sehingga program program presiden prabowo subianto dan gibran akan lebih terlaksana jika sudah adannya pemimpin di gubernur maupun bupati bogor.

Cuaca eksteam saat ini, bencana alam menyebabkan banyaknya rumah warga masyarakat yang rusak, di hentikan bantuan rtlh melalui aspirasi anggota dprd jawa barat, menjadi dilema bagi kepala desa se kecamatan ciampea, pasalnya harus meroggoh kantong sendiri dalam memberikan bantuan kebencanaan di wialayah.

“ pengertiannya klo di coret di hilangkan, ini di tunda karena ada peralihan kepemimpinan nasional, jadi di hentikan dulu sementara sampai itu di sahkan anggaran apbn nya oleh dprd baru kita ikut. Namun kita sudah memasukan aspirasi itu agar tetap di pertahankan apapun bentuk dan namanya.” samsul hidayat, anggota komisi iv dprd jawa barat.

“ masalah dari masyarakat dinilai pemerintah menghentikan dan tidak mengantarkan bantuan untuk rumah layak huni. Sehingga yang menjadi beban itu kepala desa karna tidak di antisipasi bagaimana, dan untuk kedepanya setiap kepala desa ciampea harus mengantisipasi dengan memikirkan teknik agar rumah yang roboh dapat di bantu dan di isi kembali.” Ahmad yani, ketua apdesi kec. Ciampea.

“ karena menunggu rapbn atau peraturan yang baru, mungkin nanti kita minta petunjuk berkaitan dengan penganggaran kebencanaan, dan tadi juga di usulkan penambahan anggaran bantuan bencana provinsi nanti di sesuaikan serta meminta arahan dan petunjuk dari pihak kabupaten.” Denny, kades cihideung udik.

Meskipun harus menunggu program rtlh berlanjut ataupun tidak, pemerintah desa akan terus berupaya membantu warga masyarakat yang memerlukan, sehingga anggaran kebencanaan yang di usulkan melalui apbdes terserap.

MSGTV-iman abdurahman.

tonton juga : 

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *